Praktik Pengendalian Dokumen ISO: Tanya Jawab Bersama QualityClub Dear QualityClub, Pengendalian dokumen merupakan salah satu persyaratan dalam standar ISO. Apabila dokumen mengalami perubahan, maka perlu diberikan status revisi pada dokumen tersebut. Status revisi biasanya ditunjukkan dengan pemberian nomor revisi pada dokumen. Terkait dengan revisi dokumen, terdapat anggota QualityClub yang mengajukan pertanyaan berikut. Silakan berbagi pengalaman (sharing best practice) di sini. Pertanyaan: Selamat pagi menjelang siang, Bapak/Ibu. Mohon informasi atau berbagi praktik terbaik mengenai pengkodean atau penomoran revisi sebuah prosedur atau dokumen beserta pertimbangannya. Saya melihat beberapa format berikut: Revisi 1 Revisi 01 Revisi 0.1 Demikian, terima kasih. Tanggapan 1 Di tempat kami menggunakan format: Revisi 01 Revisi 02 dan seterusnya. Tanggapan 2 Menurut pengalaman saya, nomor revisi dimasukkan langsung dalam kode prosedur, misalnya: PRO-XXX-XXX-00 Angka “00” menunjukkan ...
Rangkuman Diskusi QualityClub, Jumat 7 Mei 2021
Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya masih bingung dalam membuat formulir pengadaan barang/jasa yang di dalamnya mengandung unsur K3. Mohon kiranya apabila rekan-rekan memiliki contoh, saya boleh melihatnya sebagai referensi. Terima kasih.
Latar belakangnya, kemarin saya menjalani pra-audit SMK3 dan terdapat temuan pada kriteria 5.1.2, yaitu perusahaan belum mencantumkan spesifikasi K3 pada Purchase Order (PO) yang diterbitkan.
Berikut beberapa tanggapan dari rekan-rekan:
-
Di tempat saya, unsur K3 dimasukkan dalam bagian “Syarat dan Ketentuan” pada PO.
Misalnya, untuk pembelian bahan kimia, pada bagian tersebut dicantumkan kewajiban melampirkan MSDS. -
Aspek K3L dapat ditambahkan pada syarat dan kondisi dalam keterangan PO.
Contohnya, untuk material B3 wajib dilampirkan MSDS/LDKB, serta mencantumkan persyaratan pengiriman seperti SIO pengemudi, uji emisi armada, penggunaan APD, dan lain-lain. -
Ketentuan K3 juga dapat dicantumkan pada bagian catatan kaki (footnote) PO.
Misalnya, kewajiban penggunaan APD untuk jasa pekerjaan atau kewajiban melampirkan MSDS untuk material bahan kimia. -
Cantumkan secara jelas persyaratan K3 dalam PO, misalnya:
- Saat pengiriman wajib menggunakan APD (sepatu keselamatan dan rompi reflektif).
- Jika berupa proyek, persyaratan keselamatan kerja dapat dicantumkan secara rinci dalam kontrak.
- Melampirkan MSDS untuk bahan kimia
Demikian rangkuman diskusi. Semoga bermanfaat.
Baca juga
Komentar
Posting Komentar