Skip to main content

Bagaimana cara evaluasi kepatuhan peraturan perudangan?

Tata cara evaluasi kepatuhan peraturan perudangan 

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Demikian bunyi persyaratan ISO 45001:2018 pada Klausul 9.1.2 tentang Evaluasi Kepatuhan. Lalu, bagaimana cara melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan tersebut?

Berikut adalah rangkuman diskusi QualityClub:

Salah satu landasan penerapan ISO 45001 dan ISO 14001 adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang K3 maupun lingkungan. Untuk memastikan seluruh peraturan yang berlaku telah dipenuhi, perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Bagaimana cara melakukan evaluasi tersebut?

Tanggapan 1
Saya biasanya melakukan evaluasi pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan fitur pencarian (search), kemudian mengetik kata “wajib”. Dari hasil pencarian tersebut akan terlihat kewajiban-kewajiban pada setiap pasal, misalnya terkait penghasil limbah, pengelola limbah, atau transporter limbah.

Dari sana kita dapat menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan (regulation compliance) yang sudah dipenuhi. Jika terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, dapat segera dilakukan perbaikan. Apabila membutuhkan waktu, hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam OTP (Objective Target Program) atau Program Manajemen perusahaan.

Tanggapan 2
Biasanya perusahaan diminta membuat formulir identifikasi peraturan perundang-undangan. Identifikasi dimulai dari tingkat Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), hingga Peraturan Daerah (Perda). Jangan lupa untuk memastikan apakah peraturan tersebut masih berlaku, telah diubah, atau telah dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru.

Setelah mengetahui peraturan yang masih berlaku, dapat digunakan fitur pencarian kata “wajib” seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, kewajiban tersebut didaftarkan dan dievaluasi apakah sudah diterapkan di perusahaan atau belum.

Untuk mengetahui perkembangan dan pembaruan peraturan, perusahaan juga dapat membangun relasi atau bergabung dalam grup rekan sesama HSE agar dapat saling berbagi informasi mengenai peraturan terbaru.

Tanggapan 3
Sebelum tahap evaluasi, sekretariat perlu melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan, termasuk pasal-pasal yang relevan dan departemen terkait.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan.
2. Mendistribusikan kewajiban (mandatory requirements) kepada masing-masing area atau departemen.
3. Melakukan evaluasi dengan cara: 

a) Mengadakan rapat bersama masing-masing fungsi untuk memverifikasi dokumen pemenuhan sesuai daftar yang telah didistribusikan oleh sekretariat
b) Melakukan pengecekan aktual pemenuhan di lapangan (genba).

4. Sekretariat memperbarui daftar peraturan perundang-undangan.
5. Proses selesai.

Tanggapan 4
Masukan saya sebagai berikut:

  • Buat daftar pemenuhan peraturan perundang-undangan hingga detail pasal per pasal.
  • Tambahkan kolom evaluasi pemenuhan, misalnya: Sertifikasi Kompetensi, Perizinan Alat/Mesin/Fasilitas, dan sebagainya.
  • Cantumkan kolom periode perpanjangan (bulanan, semesteran, tahunan, dan lain-lain).
  • Cantumkan masa berlaku perizinan.
  • Buat kolom peringatan (warning alert) sebelum masa berlaku habis, misalnya 2–3 bulan sebelumnya dengan menggunakan rumus Excel yang sederhana.

Format daftar pemenuhan peraturan sebaiknya dibuat dalam bentuk Excel yang mudah digunakan. Jika memungkinkan, akan lebih baik dikembangkan dalam sistem daring (online) sehingga dapat terhubung ke ponsel untuk memberikan notifikasi peringatan.

---

Join QualityClub
Tulisan di atas merupakan rangkuman diskusi QualityClub, yaitu forum ISO yang diselenggarakan melalui WhatsApp Group. Buat kamu yang ingin menjadi anggota QualityClub silakan mengisi formulir pendaftaran grup.

Baca juga:

Comments

Popular posts from this blog

Contoh Instruksi Kerja lengkap dengan Flowchart dan Panduan Lain

Dalam dokumen ISO, terdapat jenis dokumen yang dikenal sebagai Instruksi Kerja (IK) , dan dokumen ini memiliki fungsi yang sangat penting. Instruksi Kerja memberikan panduan kerja secara rinci dan sistematis. Contoh Instruksi Kerja antara lain IK pengoperasian mesin, IK proses pengeluaran uang kas, serta IK untuk berbagai kegiatan teknis lainnya. Contoh Instruksi Kerja yang dikirim oleh anggota QualityClub dapat kamu unduh. Dokumen tersebut memuat flowchart dalam format Excel. Silakan unduh Instruksi Kerja (IK) dalam format PDF yang tersedia. Link  Instruksi kerja atau IK (pdf) Baca juga: Siapa yang bertanggung jawab membuat prosedur?

Formulir Evaluasi Auditor Internal ISO 9001

Kegiatan audit internal merupakan kegiatan penting dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 dan karenanya perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan proses audit internal di perusahaan dengan melakukan evaluasi auditor internal. Tujuannya agar auditor internal bisa dinilai kompetensinya sebagai auditor sehingga bisa ditingkatkan bila hasil penilaian dinyatakan kurang atau tidak memadai. Metode evaluasi atau penilaian auditor internal tidak ditentukan oleh standar manajemen mutu ISO 9001. Tata cara evaluasi auditor ditentukan internal perusahaan.  Pada umumnya evaluasi auditor internal dilakukan dengan mengisi form evaluasi. Berbagai form evaluasi bisa dibuat, salah satunya form evaluasi berikut ini yakni dokumen yang di- share  seorang anggota QualityClub dan bisa Anda gunakan. Evaluasi auditor internal dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan. Silahkan gunakan formulir evaluasi auditor internal di atas. Baca juga: Kualif...

Apakah Management Representative (MR) sebaiknya merangkap jabatan atau berdiri sendiri?

Rangkuman diskusi QualityClub, Selasa, 4 Mei 2021: Pertanyaan Dear rekan-rekan mutu, Menurut pendapat rekan-rekan, dalam suatu perusahaan manufaktur, mana yang lebih efektif untuk jabatan Management Representative (MR): dirangkap dengan jabatan lain atau dibentuk sebagai departemen tersendiri (personel khusus)? Apa saja keuntungan dan kerugian jika MR menjabat secara rangkap atau berdiri sendiri? Jawaban 1 Perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu terhadap lingkup dan beban pekerjaan sebelum menentukan apakah jabatan tersebut sebaiknya menjadi departemen tersendiri atau digabung dengan jabatan lain.   Jawaban 2 Saya ikut berpendapat, Pak. Kebetulan saya pernah berada di kedua posisi tersebut. Secara sederhana, gambaran perbandingannya sebagai berikut: Jika dirangkap: Keuntungannya, dari sisi perusahaan, tentu lebih hemat biaya karena satu orang memiliki beberapa kompetensi. Kerugiannya, sulit untuk fokus ketika aktivitas MR meningkat. Jika terpisah: MR dapat lebih fokus menjalanka...